BERITAHULUBALANG.COM, PEKANBARU — Ratusan pemuda yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (20/8/2026).
Dalam aksi tersebut, massa KNPI Riau mendesak Kejati Riau untuk serius menindaklanjuti dugaan tindak pidana lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas PT Musim Mas.
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan massa adalah agar proses penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada pertanggungjawaban korporasi. KNPI Riau meminta aparat penegak hukum mendalami kemungkinan adanya pihak perseorangan yang diduga memiliki peran, tentunya berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua DPD KNPI Riau, Fuad Santoso, S.H., M.H., melalui Wakil Ketua I DPD KNPI Riau, Datuk Nouvendi, didampingi Sekretaris DPD KNPI Riau, Nofri Andri Yulan, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang profesional dan menyentuh seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab.
“Jangan hanya korporasinya yang menjadi tersangka. Harus ada orang yang bertanggung jawab. Tidak mungkin sebuah perusahaan mengambil keputusan sendiri tanpa ada orang yang memberikan instruksi, membuat kebijakan, atau mengetahui aktivitas yang dilakukan,” tegas Nouvendi kepada wartawan.
Menurut Nouvendi, dugaan persoalan lingkungan di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, Kabupaten Pelalawan, merupakan persoalan serius karena menyangkut kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat.
KNPI Riau juga menyoroti nilai kerugian ekologis yang disebut mencapai sekitar Rp187,8 miliar.
“Kalau kerusakan lingkungan nilainya sampai Rp187,8 miliar, publik tentu berhak mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab. Jangan sampai proses hukum hanya berhenti pada badan usaha, sementara pihak-pihak yang mengambil keputusan tidak tersentuh apabila memang berdasarkan alat bukti memiliki keterlibatan,” ujarnya.
KNPI Minta Seluruh Pihak yang Berperan Didalami
Nouvendi meminta Kejati Riau mengusut secara tuntas seluruh pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, dengan tetap mengedepankan prinsip hukum dan pembuktian.
“Kalau memang ada bukti keterlibatan pengurus, direksi, manajemen atau pihak lain yang mengambil keputusan, proses hukumnya harus diarahkan kepada mereka. Siapa pun orangnya, kalau berdasarkan alat bukti memenuhi unsur pidana, harus diproses,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPD KNPI Riau, Nofri Andri Yulan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol dan kepedulian pemuda terhadap proses penegakan hukum serta persoalan lingkungan di Provinsi Riau.
“Ini bukan sekadar persoalan perusahaan. Ini menyangkut lingkungan dan kepentingan masyarakat Riau. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan mengungkap siapa saja yang sebenarnya bertanggung jawab,” kata Nofri.
Ia menilai penanganan perkara terhadap korporasi dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek perkara.
“Jangan sampai korporasi dijadikan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Kalau ada individu yang berdasarkan bukti memiliki peran dalam terjadinya pelanggaran, tentu harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” tegasnya.
Desak Proses Hukum Tidak Berlarut
Selain meminta pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, massa KNPI Riau juga mendesak Kejati Riau agar segera menuntaskan penanganan perkara secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam aksi tersebut, KNPI Riau turut menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta penghentian aktivitas di lokasi yang dipersoalkan sesuai kewenangan hukum, penyegelan dan penyitaan aset apabila memenuhi ketentuan, evaluasi perizinan, hingga pencabutan izin apabila terbukti terdapat pelanggaran.
KNPI Riau juga meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan kerugian negara dan persoalan perpajakan yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan tersebut apabila ditemukan bukti serta unsur pelanggaran.
Massa KNPI Riau menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara dan berharap proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, profesional, serta tanpa pandang bulu.
