beritahulubalang.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Tejo resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Dalam arah kebijakannya, terdapat enam program prioritas yang menjadi perhatian dalam pembenahan institusi Polri.
Enam program tersebut meliputi
1. penguatan kelembagaan,
2. penguatan sumber daya manusia (SDM),
3. pelayanan publik,
4. penegakan hukum,
5. pengawasan,
6. anggaran berbasis hasil.
Pada aspek penguatan kelembagaan, pembenahan diarahkan pada struktur organisasi yang lebih lincah dengan kewenangan yang jelas. Penguatan lini terdepan juga akan mempertimbangkan beban kerja, wilayah, tingkat risiko, akses, serta kebutuhan pelayanan.
Selanjutnya, penguatan SDM diarahkan pada proses rekrutmen yang bersih dan pengembangan karier berdasarkan prinsip meritokrasi. Program ini juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas serta pembenahan seluruh siklus pengelolaan SDM.
Dalam program tersebut ditegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik titipan, transaksi maupun sponsorship dalam proses yang berkaitan dengan SDM Polri.
Sementara itu, sektor pelayanan publik menjadi bagian lain yang mendapat perhatian. Pelayanan diarahkan agar lebih mudah, cepat, terintegrasi, transparan, terukur dan inklusif. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penguatan kanal pengaduan dengan standar waktu yang jelas serta dukungan digitalisasi.
Pada bidang penegakan hukum, pendekatan yang dikedepankan adalah berbasis bukti, proporsional, transparan dan berkeadilan. Penguatan dilakukan melalui SP2HP, supervisi, kemampuan forensik dan digital forensik, analisis keuangan hingga asset tracking.
Kemudian, pengawasan akan diarahkan berbasis risiko. Pengaduan masyarakat diharapkan dapat ditelusuri, disertai audit independen, perlindungan terhadap pelapor serta tindak lanjut yang transparan untuk menghasilkan langkah koreksi dan pencegahan.
Program terakhir adalah anggaran berbasis hasil. Pengadaan ditargetkan berlangsung transparan dan terdokumentasi secara digital. Keberhasilan penggunaan anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Enam program prioritas tersebut menjadi arah pembenahan yang menempatkan penguatan kelembagaan, profesionalitas SDM, kualitas pelayanan, penegakan hukum, pengawasan dan efektivitas anggaran sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tugas Polri.
