Ombudsman Temukan Klaster Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Sempat Dihalangi Petugas

beritahulubalang.com, JAKARTA  – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah tim Ombudsman Republik Indonesia menemukan hunian berfasilitas mewah di dalam area lapas saat inspeksi mendadak (sidak), Rabu (24/9/2026).

Sidak yang dipimpin Anggota Ombudsman RI tersebut awalnya mendapat perlawanan. Tim Ombudsman mengaku ditahan di resepsionis sekitar 30 menit dan sempat terjadi aksi dorong-mendorong saat hendak masuk melakukan investigasi maladministrasi.

Upaya penghadangan tersebut justru berujung pada temuan mencengangkan. Di balik pagar pembatas, tim Ombudsman menemukan sebuah klaster hunian mewah berstandar apartemen hingga vila pribadi yang berdiri megah di area belakang lapas, lengkap dengan fasilitas mewah yang diduga disewakan bagi narapidana berkocek tebal.

Ketua Gerakan Pendukung Presiden dan Aspirasi Rakyat (GEPPAR) menilai sikap menghalang-halangi tugas Ombudsman membuktikan adanya kejanggalan besar yang sengaja disembunyikan.

Merespons temuan yang viral tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mempersilakan media untuk mengecek langsung temuan Ombudsman soal fasilitas napi di Lapas Cibinong.

“Kami memutuskan hari ini media dipersilakan meliput secara langsung seperti apa temuan Ombudsman tersebut. Apakah benar ada fasilitas mewah berstandar apartemen di sana,” ujar Yusril di Jakarta, Kamis (24/9).

Yusril menegaskan, jika terbukti ada pejabat pemasyarakatan yang mengadakan hingga mengkomersialkan fasilitas tersebut, pihaknya tidak akan segan menjatuhkan sanksi.

Sementara itu, Komisi XIII DPR RI menyatakan akan segera memanggil pejabat terkait untuk meminta kejelasan mengenai persoalan yang terungkap dalam inspeksi mendadak Ombudsman pada Rabu (23/9/2026).

“Komisi XIII akan segera panggil pejabat terkait untuk tahu kejelasan masalah, dan mencari langkah perbaikan segera yang diperlukan,” kata Ketua Komisi XIII Willy Aditya.

Hingga kini, Ombudsman RI masih mendalami peruntukan fasilitas tersebut dan siapa penghuninya, karena identitas penghuni serta peruntukan fasilitas yang ditemukan masih dalam proses pendalaman.