beritahulubalang.com, PEKANBARU – Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Pekanbaru, Johar al-asyad, mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk lebih serius melakukan evaluasi dan penyempurnaan teknis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah maupun yang akan beroperasi.
Johar menilai, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, bukan menjadi alasan untuk mengubah mekanisme penyelenggaraan secara terburu-buru.
“Pada prinsipnya kami mendukung Program MBG. Tetapi program sebesar ini tidak cukup hanya dengan memperluas cakupan penerima manfaat. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bagaimana program itu dijalankan dengan standar yang baik, aman, tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Johar.
Menurutnya, BGN perlu melakukan penyempurnaan teknis pada setiap dapur SPPG, baik yang sudah beroperasi maupun yang baru akan dibuka. Penyempurnaan tersebut mencakup kapasitas produksi, kualitas dan keamanan bahan pangan, standar pengolahan makanan, kecukupan gizi, kebersihan dapur, distribusi makanan, hingga sistem pengawasan.
“Kalau ada dapur yang bermasalah, jangan langsung melihat persoalannya sebagai kegagalan skema SPPG. Pertanyaannya harus lebih dulu: apa yang salah secara teknis, di mana titik lemahnya, dan bagaimana memperbaikinya. Karena itu BGN perlu punya standar evaluasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten di seluruh dapur,” tegasnya.
Johar juga menyoroti wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, perubahan mekanisme tersebut harus didasarkan pada kajian yang matang, terutama dari sisi efektivitas, efisiensi anggaran, keamanan pangan dan pengawasan.
“Jangan sampai dengan alasan efisiensi, kita justru membuat mekanisme baru yang menimbulkan biaya tambahan dan memperpanjang rantai pengelolaan anggaran. Kalau memang kantin sekolah dianggap lebih efektif,
BGN harus bisa menunjukkan dasar kajiannya secara terbuka. Berapa biaya yang dibutuhkan, bagaimana pengawasannya, bagaimana standar gizinya, dan bagaimana pertanggungjawaban anggarannya,” jelas Johar.
Ia menilai mekanisme SPPG yang telah dibangun seharusnya terlebih dahulu diperkuat dan disempurnakan, terutama karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk pelaksanaan MBG.
“Anggaran MBG bukan angka kecil. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan. Prinsip efisiensi harus benar-benar menjadi bagian dari tata kelola program,” katanya.
Johar menegaskan bahwa HMI Cabang Pekanbaru tidak dalam posisi untuk menghambat program pemerintah. Sebaliknya, HMI berkepentingan memastikan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas berjalan sesuai prinsip efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
“Kami mendukung BGN untuk tetap menjalankan MBG sesuai prosedur awal yang telah dibangun. Namun, kami juga mendorong adanya penyempurnaan teknis secara serius pada setiap dapur. Jangan hanya mengejar target kuantitas penerima manfaat, sementara persoalan kualitas, keamanan pangan, distribusi dan pengawasan belum sepenuhnya selesai,” tegas Johar.
Ia berharap BGN tidak mengambil kebijakan berdasarkan persoalan yang sifatnya parsial. Setiap perubahan kebijakan, menurutnya, harus didasarkan pada data dan evaluasi menyeluruh di lapangan.
“Yang perlu dilakukan sekarang adalah memperbaiki apa yang masih kurang. Perkuat SPPG, benahi standar teknisnya, perketat pengawasannya, dan evaluasi secara berkala. Jangan sampai program yang tujuan awalnya sangat baik justru kehilangan efektivitas karena perubahan mekanisme yang tidak didukung kajian yang kuat,” tutup Johar.
